Komisi IV DPR RI menyetujui rencana pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun 2014 Kementrian Kelautan dan Perikanan(KKP)sebesar Rp.772,8Milyaratau 11,9%, sehingga pagu APBN Perubahan Tahun 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Rp.5.748.673.798.000.

“Terkait rencana pemotongan APBN Tahun 2014, Komisi IV meminta Kementerian  Kelautan dan Perikanan tetap mempertahankan program-program kerakyatan untuk dijadikan prioritas dalam realisasi program dan kegiatan Kementrian Kelautan dan Perikanan,” kata Ketua Komisi IV M. Romahurmuziy.

Pada Rapat Kerja, Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/6). Membahas perubahan RKA-KL RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2014, Pelaksanaan dan Penyerapan APBN 2014 sepester I, dan Pembahasan RKP K/L dan RKA-K/L 2015.

Dari total target penghematan sebesar Rp.772.8Milyar, dua diantaranya dinilai adalah program yang berdampak langsung terhadap rakyat. Dua program tersebut adalah penghematan anggaran Pengembangan Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.

Pada program penghematan anggaran Pengembangan Pengelolaan Perikanan Tangkap ini, dengan target penghematan sebesar Rp.300Milyar,menyebabkan tertundanya lanjutan pembangunan beberapa pelabuhan perikanan, menurunnya serapan tenaga kerja akibat tertundanya pembangunan pelabuhan perikanan serta pembangunan kapal perikanan, berkurangnya kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat (bimbingan teknis, fasilitas akses permodalan, diversifikasi usaha, pembinaan KUB), berkurangnya nelayan anggota KUB calon penerima PUMP dan kapal perikanan.

Sedangkan penghematan anggaran dengan target sebesar Rp.159,9Milyar pada program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, menyebabkan perubahan target kinerja yang berefek, menurunnya jumlah kawasan budidaya yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai di kawasan budidaya air payau dari 123 menjadi 121 kawasan dan kawasan budidaya air tawar dari 202 menjadi 200 kawasan, menurunnya unit cost BLM Pokdakan penerima PUMP-PB dari Rp65juta menjadi Rp.35juta per Pokdakan, menurunnya jumlah jenis pakan yang terdaftar dari 800 jenis menjadi 760 jenis.

Walaupun demikian pemotongan anggaran tersebut mendapatkan berbagai tanggapan dan masukan dari anggota Komisi yang membidangi Pangan ini.

Menurut Hermanto, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ada kaitannya dengan soal pangan, dan diharapkan agar sektor ini bisa menjadi bagian untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.

“Soal penghematan saya melihat bahwa penghematan ini tidak saja berdampak pada kementrian tapi perlu juga kita mempertimbangkan faktor-faktor yang ada implikasinya kepada masyarakat.” kata Hermanto.

Disamping itu, Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat, juga berkesempatan memberi tanggapan soal hal yang terkait itu. Dikatakannya penghematan anggaran ini memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari, karena tidak tercapainya asumsi makro.  “Pengurangan anggaran oleh kementrian hendaknya dilakukan kepada sektor belanja pemerintah,” katanya.

Selain itu, patut diketahui, pada raker tersebut Komisi IV DPR RI menerima laporan dan memberikan apresiasi atas serapan APBN Kementrian Kelautan dan Perikanan sampai dengan bulan Juni 2014 sebesar Rp.1,58 Triliun atau 20,43% dari pagu APBN Tahun 2014 sebesar Rp.6,5Triliun.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kinerja agar serapan APBN Tahun 2014 dapat tercapai sesuai dengan rencana dan target. Dan Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif RAPBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 sebesar Rp6.368Triliun. (as/mf/sr), foto : naefurodjie/parle/hr.